Masyarakat Pemohon SKCK di Polresta Mataram Meningkat

Mataram NTB - Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polresta Mataram hingga pekan ini mengalami peningkatan, terlihat dari antusias masyarakat menjelang penerimaan Polri dan TNI di Mapolresta Mataram. Sabtu, (08/04/2023)

Pantauan dari Humas Polresta Mataram hingga Sabtu (08/03/2023) siang, ruang pelayanan SKCK Polresta Mataram masih ramai dipenuhi masyarakat yang mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi data - data diri.

Baca juga: Gelar Pelatihan, Pesan Kompol Yogi Jauhkan Diri Dari Penyalahgunaan Narkoba

Kapolresta Mataram melalui Kasat Intelkam Kompol Refindo Pradikta Rulando SIK MAP mengatakan bahwa pelayanan SKCK bulan April ini memang meningkat dari biasanya, banyak dari mereka memohon SKCK untuk keperluan mendaftar masuk Polri dan TNI, sejak dari hari Senin rata-rata sampai 100 lebih pemohon ", katanya 

Bisa diperkirakan meningkat 50 persen lebih dari biasanya sehingga kami juga membuka pelayanan lebih awal dan bahkan kami melayani sampai dengan selesai serta apabila masih banyak dibatasi untuk diteruskan esok harinya, terang Kasat

Baca juga: Tim Polri TV dan Babin Viral Isi Rakernis Bidhumas Polda NTB

Menurut Kasat, selain memohon SKCK untuk keperluan mendaftar Polri dan TNI, ada juga sebagian mereka yang memohon SKCK untuk keperluan administrasi sekolah kedinasan, dan melamar kerja lainnya.

Kompol Refindo juga menjelaskan, bagi masyarakat yang memobon SKCK berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKCK harus menyiapkan foto copy KTP, foto copy KK, fotocopy Akta Kelahiran, Fotocopy Rumus Jari, pas foto ukuran 4X6 sebanyak 5 lembar hadap depan dengan berlatar warna merah.

Baca juga: Sat Lantas Polresta Mataram Berikan Teguran Melalui Patroli Humanis Kepada Pelanggar Lalu Lintas

Ia berharap kepada masyarakat untuk mengikuti prosedur dalam pembuatan SKCK, memberikan keterangan yang benar karena SKCK tidak berlaku apabila di kemudian hari ternyata pemohon memberikan keterangan palsu atau terbukti melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum sebelum SKCK terbit. (Adb)